Indonesiaseharusnya-jabar.com– Jakarta Pusat, Persidangan Mantan Ka Kanwil DKI Jakarta dengan nomor perkara 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst. pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 kembali digelar di Ruang Sidang Wirjono Projodikoro 1 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda sidang Pembacaan Tuntutan JPU.
Pembacaan Tuntutan dilaksanakan sendirian oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Madya Andri Sahputra, SH. MH., sementara itu pihak pengacara terdakwa Mantan Ka Kanwil DKI Jakarta hadir lengkap yaitu Erlangga Lubai, SH., MH., Iksan Subekhan, S.H., Djafar Ely, S.H., Baharuddin Ritonga, S.H., Ribbay Apin Nasution, S.H., dan Rangguh A.Parmoto, S.H. dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Heeny Trimira Handayani, SH., MH. yang juga merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam pembacaan tuntutannya JPU memberikan salah satu Kesimpulan mengenai kerugian dari tuntutan JPU, yang kita kutip sebagai berikut :
“ Kesimpulan bahwa dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang pembatalan 38 HGB PT Salve Veritate, maka hal tersebut sudah merugikan bagi PT Salve Veritate, karena tidak lagi bisa menguasai secara fisik lahan seluas 77.852 Mw yang berada di Kel. Cakung Barat, apalagi dengan dengan dipergunakannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor : 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 oleh ABDUL HALIM untuk lampiran pengajuan SHM atas nama ABDUL HALIM, maka hal tersebut jelas – jelas telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi PT Salve Veritate, yang mana kerugiannya mencapai kerugian + Rp. 600.000.000.000,00- (enam ratus milyar rupiah).
Berdasarkan uraian tersebut diatas kami berpendapat Unsur “Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian” telah terpenuhi. Demikian pembacaan Rencana Tuntutan JPU seperti tertulis dalam Tuntutan JPU halaman 361.
Terkait dengan Tuntutan JPU yang menarik kesimpulan bahwa sudah timbulnya kerugian atas terbitnya SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang menimbulkan kerugian sekitar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) menurut Erlangga Lubai, hal ini tidak pernah dibuktikan oleh JPU dalam persidangan dan yang “melakukan memakai” SK 13 itu bukanlah terdakwa tetapi ABDUL HALIM.
Kepada awak media Erlangga Lubai, SH., MH. mengatakan,” SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tidak pernah membatalkan Hak Kepemilikan Atas Tanah apalagi merupakan Surat palsu atau dipalsukan.” Ujarnya.
“Saya tegaskan tidak ada unsur pemalsuan seperti yang didakwakan oleh JPU sesuai Pasal 263 KUHP, karena Mantan Ka Kanwil BPN DKI Jaya, SH., MH. hanya menjalankan Undang undang dan Peraturan. Pak Jaya melaksanakan PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
Pasal 24
(1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:
a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut.
(3) Keputusan Pembatalan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembatalan terhadap tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut, dan bukan pembatalan terhadap hak atas tanahnya.
(4) Keputusan Perubahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebabkan perlu adanya perubahan data pada Keputusan Pemberian Hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan, maka:
a. Menteri, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak;
b. Kepala Kantor Wilayah, melakukan perbaikan terhadap keputusan pemberian hak atau Keputusan konversi/penegasan/pengakuan hak dimaksud.
(5) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik diterima.
(6) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah, Keputusan Pembatalan Sertifikat, Keputusan Perubahan Data Pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum Lainnya atau Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Dalam hal di atas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai kewenangannya menerbitkan Keputusan pembatalan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga di atas bidang tanah tersebut hanya ada 1 (satu) sertifikat hak atas tanah yang sah.
Jadi jelas bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 13/Pbt/BPN.31/IX/2019, tanggal 30 September 2019 bukan sebuah pembatalan HAK ATAS TANAH apalagi merupakan Surat Palsu atau dipalsukan.” Tegas Erlangga Lubai.
Dalam persidangan sebelumnya pun para saksi ahli telah memberikan pandangan pandangannya, namun tidak menjadi pertimbangan JPU dalam membuat Rencana Tuntutan.
Dalam persidangan sebelumnya 4 orang Ahli sudah memberikan kesaksiannya yaitu : persidangan hari Senin, 21 November 2022 di PN Jakarta Pusat hadir memberi kesaksian ahli, Dr. Drs. Jayadi, MH. Ahli Forensik dan Pidana yang memberikan keterangan tentang posisi surat palsu dari sisi forensik dan pidana seperti yang didakwakan oleh JPU.
Dr. Drs. Jayadi, MH. dalam persidangan mengatakan,”Untuk dapat memastikan sebuah produk Surat itu Asli atau Palsu harus diperlihatkan bukti surat suratnya, kalau ada Surat yang Palsu maka harus diperlihatkan juga Surat yang Asli atau sebaliknya sebagai bahan pembanding.” Tuturnya dalam persidangan hari Senin, 21 November 2022 di PN Jakarta Pusat.
Saksi Ahli Jayadi melanjutkan, “ Setelah ada pembanding Surat Asli dan yang Palsu, maka wajib diperiksa untuk menentukan keaslian atau kepalsuan surat tersebut dengan Uji Forensik oleh badan yang memiliki kewenangan secara laboratoris, karena orang awam tidak dapat mengetahui secara persis palsu atau aslinya surat tersebut. Untuk menetapkan palsu dan asli surat tersebut harus dengan metode Pendekatan saintifik (scientific approach),” Tegasnya.
Kemudian pada persidangan hari ini Senin 28 November 2022 Mantan Kepala BPN DKI Jakarta, Jaya, SH. MM. Kembali menghadirkan saksi a de charge yaitu saksi ahli yang meringankan perkaranya. Hadir Saksi Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Prof. Dr. Zainal Arifin, Saksi Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. dan Saksi Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH.,MH.
Menurut Saksi Ahli Hukum Tata Negara (HTN) Prof. Dr. Zainal Arifin bahwa dalam perspektif Hukum Tata Negara Surat Keputusan Nomor 13 yang dikeluarkan Mantan Ka Kanwil BPN DKI Jakarta Jaya SH., MH. yang didasarkan oleh sebuah jabatan tertentu sebagai pejabat Tata Usaha Negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berakibat hukum, oleh karena itu berdasarkan pasal 52 Undang Undang 30 Tahun 2014 ada 3 syarat terkait pengambilan keputusan yaitu pejabat yang mengambil keputusan, kedua prosedur dan ketiga adalah substansi yang sesuai dengan obyek.
SK nomor 13 lahir karena perintah peraturan dan permintaan ( permohonan ) masyarakat, apakah permohonannya itu sesuai dengan peraturan perundangan atau tidak, maka setelah diterima maka ada kewajiban dari yang termohon tadi untuk memproses. Prosesnya adalah pertama harus dilihat data fakta, baik administrasi maupun lapangan. Harus ada kajian yang mendalam sehingga pejabat yang bersangkutan tidak salah memutuskan sesuatu. Oleh karena itu dalam peraturan kementerian agraria nomer 11 tahun 2016 Kepala BPN ada ketentuan bahwa ada 2 perselisihan, ada karena permohonan, karena ada surat permohonan masyarakat harus diproses dan seluruh unsur yang berkaitan dengan permohonan tersebut memberikan atensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Prosesnya melalui kajian kajian. Di strukstur organisasi baik di kementerian maupun di kantor wilayah ada satu unit penyelesaian sengketa. Nah, lalu semua pejabat ini harus mengikuti untuk meneliti dan mengganti substansi dari permohonan itu. Prosedur prosedur ini harus dilalui. Kalau pejabatnya tidak melalui prosedur tersebut pejabatnya salah, tapi kalau sudah melalui prosedur maka pejabat itu sudah melaksanakan pasal 52 ayat 1 yaitu setiap keputusan harus melalui prosedur.
Menurut pandangan Ahli Hukum Tata Negara dalam persidangan bahwa SK 13 sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan Menteri nomor 11 tahun 2014.
Kalau menurut Hukum Tata Negara tidak ada Surat Keputusan yang palsu, yang ada adalah sudah melalui prosedur yang benar, sesuai kewenangan dan obyeknya sesuai dengan substansinya. Terkait masalah palsu atau asli masuk dalam ranah hukum pidana.
Dalam konteks masalah pidana soal asli dan palsu harus ada pembanding, harus ada yang asli dan yang palsu yang dipersoalkan. Dan SK 13 merupakan cacat administratif bukan pidana.
Masih menurut Prof Zainal Arifin bahwa SK 13 juga hanya merupakan pembatalan TANDA HAK, BUKAN Membatalkan Hak Kepemilikan Atas Tanah.
Sementara itu, Saksi Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., MH. menerangkan dari sisi Hukum Perdata Produk hukum Surat dari Pejabat TUN termasuk akta otentik. Apabila ada yang keberatan dengan Akta Otentik dapat diperkarakan di PTUN. Kalau memang terjadi kesalahan dapat diproses (diterbitkan) Kembali setelah dikoreksi. SK 13 tidak membatalkan HAK kepemilikan atas Tanah, tapi hanya mengkoreksi tanda kepemilikan. Hak kepemilikan hanya dapat dirubah melalui keputusan pengadilan bukan oleh Sebuah Surat Keputusan. Dan penyelesaiannya tidak harus melalui laporan ke polisi. Cacat administrative harus diperbaiki secara administrative, karena belum terdapat kerugian perdata.
Hak Kepemilikan atas tanah hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan sertifikasinya hanya merupakan persoalan administrasi. Pembatalan sertifikat tidak membatalkan hak, dan tidak menimbulkan kerugian perdata.
Prof. Fauzie memberikan pandangan dari disertasi program Pasca Sarjana Universitas Jaya Baya bahwa, UU Nomer 5 tahun 1970 terjadi kekosongan yang mengatur tata cara proses pembatalan hak, hanya diatur tingkat keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, jadi karena kekosongan yang terjadi tidak ada peraturan yang pasti, akhirnya kementerian agraria meneteskan beberapa peraturan tentang prosedur tata cara pelaksanaan ini. soal nanti peraturan tersebut dapat terkorelasi dengan ketentuan peraturan tersebut atau tidak itu persoalan lain. Tapi bahwa soal kasus pembatalan hak itu harus diatur oleh Undang undang bukan oleh keputusan Menteri. Tetapi karena ruang kosongnya tidak ada, maka mau tidak mau inilah sebagai pedoman. Kalau begitu keadaannya, maka kita harus bisa memberikan keleluasaan untuk proses administrasi bisa berjalan, jadi tidak langsung an-sich bahwa pemerintah harus dapat kita pidanakan. Ini pendapat beberapa desertasi yang kami buat di program pasca sarjana jaya baya.” Pungkasnya.
Saksi Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Suparji Ahmad, SH.,MH. menjelaskan soal Pembatalan Surat Hak guna Bangunan (HGB) melalui SK nomor 13 harus memiliki Aspek prosedur, aspek kewenangan dan aspek substansi.
Pembatalan Surat Hak guna Bangunan (HGB) melalui SK nomor 13 tidak dapat dikatakan sebagai pidana apabila sudah menempuh aspek aspek tersebut.
Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan perundang-undangan apabila sudah memenuhi ketiga aspek diatas, tidak dapat dipidana. Karena Pejabat TUN tersebut hanya melaksanakan ketentuan perundang-undangan.
Untuk pasal 263 KUHP dapat diterapkan kalau memenuhi unsur unsurnya. Unsur unsur dalam pasal 263 KUHP ayat 1.
Dalam pemenuhan unsur itu pilihannya adalah kumulatif atau alternatif. Bukan mutlak atau tidak mutlak. Maka unsur unsur dalam pasal 263 ada yang bersifat kumulatif dan yang bersifat alternatif. Kumulatif adalah berkaitan dengan unsur subyeknya, barangsiapa. Kedua berkaitan dengan unsur membuat atau kemudian memalsu yang dalam hal ini adalah bersifat alternatif, yaitu salah satu bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga berasal dari surat atau obyeknya, dimana bersifat alternatif dari 4 hal.
Kemudian berikutnya adalah unsur tentang memakai atau kemudian menyuruh orang lain memakai juga harus terpenuhi. Unsur berikutnya adalah tentang kerugian. Jadi ada yang bersifat kumulatif dan bersifat alternatif. Yang alternatif adalah membuat dan kemudian memalsu. Alternatif juga kemudian menimbulkan hak dan jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Unsur berikutnya adalah memakai dan menyuruh. Surat tersebut yang seolah olah benar dan tidak palsu itu harus terpenuhi dalam unsur unsur pasal 263 ayat 1. Konsekwensi hukumnya apabila unsur unsurnya tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur untuk dipidana.
Dr. Artiya seorang Tenaga Ahli Pertanahan BPAD DKI Jakarta juga menegaskan hal tersebut, Dia mengatakan, ” SK Nomor.13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 hanya merupakan Surat Pembatalan Tanda Bukti Hak, bukan Pembatalan HAK ATAS TANAH, hal ini yang sering membuat confused,” Ujarnya usai persidangan 02 Desember 2022 di PN Jakarta Pusat.
Menutup kegiatan konferensi persnya, Tim Pengacara Jaya, SH., MH. diwaklili oleh Iksan Subekhan, S.H. mengatakan,” Kami berharap kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar membuka hati nuraninya dalam memutuskan perkara Pak Jaya nomor : 545/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst. ini, karena tidak terbukti pasal 263 KUHP yang dituduhkan seharusnya Pak Jaya dibebaskan demi hukum, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.” Tutupnya.
Sidang perkara pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 yang digelar di Ruang Sidang Wirjono Projodikoro 1 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 dengan agenda pembacaan Pledoi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.
Is-jabar
